KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemkab dan DPRD Lamongan Siapkan Arah APBD Berbasis Prioritas Pembangunan | beritajatim.com
Posted On Juli 28, 2026
Artikel berita berformat PDF telah berhasil dibuat.
Artikel_KUA_PPAS_Lamongan_2027 PDF
<!–>
Berikut adalah teks artikel berita (lebih dari 300 kata) yang disusun berdasarkan fakta dari sumber yang Anda berikan, dilengkapi dengan judul baru:
Sinergi Pemkab dan DPRD Lamongan: KUA-PPAS 2027 Disahkan, Fokus pada Kemandirian Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan telah resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan penting ini dicapai dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Lamongan pada Senin, 27 Juli 2026. Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, bersama Ketua DPRD Lamongan, Fredy Wahyudi, dan menandai langkah awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 yang akan difokuskan pada prioritas pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Rangkaian Peristiwa
Dalam keterangannya, Bupati Yuhronur Efendi menegaskan bahwa nota kesepakatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah. Beliau menjelaskan bahwa berbagai masukan yang konstruktif selama proses pembahasan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depan. Fokus utama pembangunan Lamongan di tahun 2027 mencakup penguatan kemandirian fiskal dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merevitalisasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengevaluasi regulasi terkait pendapatan daerah, serta memantapkan tata kelola keuangan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Berdasarkan kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD 2027 diproyeksikan sangat proporsional. Total pendapatan daerah ditargetkan mencapai angka Rp3.099.584.627.643, yang bersumber dari PAD sebesar Rp713,857 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp2,385 triliun. Di sisi lain, proyeksi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3.099.499.421.760. Alokasi belanja ini mencakup belanja operasional sebesar Rp2,146 triliun, belanja modal Rp382,918 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer mencapai Rp565,558 miliar.
Dengan rancangan anggaran tersebut, APBD Lamongan tahun 2027 diperkirakan akan mencatatkan surplus sekitar Rp85,2 juta. Kelebihan ini nantinya akan dikelola melalui mekanisme pembiayaan daerah. Untuk sektor pembiayaan, penerimaan daerah diproyeksikan berada pada angka Rp42 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42,085 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan bersaldo nol rupiah.
Keterangan Resmi
Selain menyepakati besaran angka, Badan Anggaran DPRD Lamongan juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang patut menjadi atensi Pemkab. Beberapa poin rekomendasi tersebut antara lain dorongan untuk mempercepat digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah guna mencegah kebocoran PAD, pembenahan manajemen BUMD agar dikelola lebih profesional dan mampu memberikan dividen maksimal, serta optimalisasi pemanfaatan aset-aset milik daerah yang masih belum maksimal.
Lebih lanjut, DPRD juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai mesin penghasil pendapatan daerah. Terakhir, DPRD Lamongan meminta agar dialokasikan anggaran yang cukup untuk memastikan percepatan dan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC), sehingga jaminan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Melalui kolaborasi erat yang tercipta dari kesepakatan KUA-PPAS ini, Pemkab dan DPRD Lamongan optimistis dapat merancang program-program pembangunan yang tepat sasaran, berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, serta secara signifikan mampu mendongkrak roda perekonomian lokal.
(Sumber: Diadaptasi dari BeritaJatim.com, KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemkab dan DPRD Lamongan Siapkan Arah APBD Berbasis Prioritas Pembangunan terbit 27 Juli 2026).
–>
