Kritik Tajam Ferry Koto: Alibi Kepala BGN Soal Sekolah Rusak Dianggap Konfirmasi Penundaan Rehabilitasi

Your PDF file is ready

artikel_ferry_koto_bgn PDF

<!–>

JAKARTA — Perdebatan publik mengenai skala prioritas anggaran negara kembali memanas menyusul tanggapan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Alih-alih meredakan polemik terkait kontrasnya kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan dengan fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tampak megah, penjelasan yang disampaikan justru memicu kritik keras dari berbagai kalangan pemerhati kebijakan publik, salah satunya Ferry Koto.

Dalam pernyataannya sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono meminta publik agar bersikap objektif dan tidak mempertentangkan atau mengontradiksikan antara bangunan sekolah yang rusak dengan fasilitas dapur MBG. Menurutnya, kerusakan bangunan sekolah di sejumlah daerah seperti yang ditemukan di SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sudah terjadi jauh sebelum program MBG diluncurkan. Sudaryono juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya melakukan percepatan renovasi fisik sekolah secara bertahap.

Rangkaian Peristiwa

Dulu nggak ada MBG kan sekolah itu rusak, bukan setelah ada MBG. Betul nggak? Kita objektif aja. Sekolah itu rusak, memang rusak sebelum ada program MBG, ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat.

Tanggapan Kritis Ferry Koto

Menanggapi argumen tersebut, pengamat kebijakan publik Ferry Koto melayangkan kritik tajam. Menurut Ferry, pembelaan yang dilontarkan oleh Kepala BGN justru secara tidak langsung menyiratkan pengakuan bahwa alokasi anggaran dan fokus kebijakan pemerintah telah mengesampingkan atau menunda perbaikan fasilitas fisik sekolah demi menggenjot mega proyek program makan bergizi gratis.

Keterangan Resmi

Ferry menilai bahwa menjadikan fakta kerusakan sekolah sudah terjadi sejak dulu sebagai alasan justru menunjukkan lambannya penanganan infrastruktur pendidikan dasar di tengah derasnya aliran dana negara yang tersedot untuk program pemenuhan gizi harian. Publik, kata Ferry, tidak sedang mencari kambing hitam masa lalu, melainkan menuntut keseimbangan alokasi anggaran agar hak anak-anak mendapatkan gizi baik tidak harus dibayar dengan mengorbankan keamanan dan kenyamanan ruang kelas tempat mereka menuntut ilmu.

Urgensi Keseimbangan Anggaran

Isu ini bermula ketika sorotan tajam warganet mengarah pada pemandangan kontras di mana siswa menyantap menu MBG di bawah atap bangunan sekolah yang lapuk dan hampir roboh. Di satu sisi, program prioritas nasional tersebut berjalan dengan standar dapur yang bersih dan modern, sementara di sisi lain, ribuan sekolah di pelosok nusantara masih menunggu uluran tangan negara untuk rehabilitasi ruang kelas.

Polemik ini menegaskan pentingnya transparansi dan sinkronisasi lintas kementerian agar program intervensi gizi tidak berjalan secara timpang dengan infrastruktur dasar pendidikan. Kritik yang disuarakan oleh figur publik seperti Ferry Koto diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi pemerintah agar percepatan renovasi puluhan ribu sekolah yang dijanjikan dapat segera direalisasikan secara merata tanpa ada sektor yang merasa dinomorduakan.

–>

Ikuti perkembangan lain dalam kategori Viral Sosmed dan topik Viral Sosmed.