Timur Tengah Makin Tegang, Bank Indonesia Tahan Suku Bunga 4,75 Persen Demi Selamatkan Rupiah

JAKARTA, Hot.co.id – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang digelar pada 16 hingga 17 Maret 2026 akhirnya menghasilkan keputusan strategis yang telah diantisipasi oleh banyak pelaku pasar. Di tengah pusaran ketidakpastian global yang kian memuncak akibat eskalasi konflik berdarah di kawasan Timur Tengah, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75 persen. Keputusan untuk menahan suku bunga ini juga berlaku untuk suku bunga Deposit Facility yang tetap berada di angka 4,00 persen, serta suku bunga Lending Facility di level 5,50 persen.

Gubernur Bank Indonesia dalam konferensi pers usai RDG menegaskan bahwa langkah menahan BI-Rate pada level 4,75 persen ini merupakan bauran kebijakan moneter yang difokuskan pada prinsip pro-stability. Fokus utama bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar tidak terperosok lebih dalam akibat hantaman sentimen negatif dari luar negeri. “Kebijakan ini adalah langkah antisipatif dan pre-emptive untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran, serta sebagai tameng pelindung bagi nilai tukar Rupiah di tengah gejolak geopolitik global yang eskalasinya sangat sulit diprediksi,” ungkapnya di hadapan para awak media.

Ketegangan di Timur Tengah, yang kini menyeret sejumlah kekuatan militer besar, telah memicu kepanikan di pasar finansial internasional. Para investor global yang dibayangi ketakutan akan pecahnya perang terbuka berbondong-bondong memindahkan dana mereka dari pasar negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia menuju instrumen aset lindung nilai (safe haven asset), terutama Dolar Amerika Serikat dan emas. Fenomena pelarian modal (capital outflow) inilah yang secara langsung memberikan tekanan depresiasi yang sangat kuat terhadap mata uang Garuda. Jika BI nekat memangkas suku bunga saat ini, selisih imbal hasil (yield differential) antara instrumen investasi domestik dan surat utang AS akan menyempit, sehingga memicu arus keluar modal asing yang jauh lebih masif dan semakin melemahkan Rupiah.

Selain faktor geopolitik eksternal, Bank Indonesia juga mencermati secara saksama dinamika inflasi di dalam negeri. Keputusan menahan suku bunga di level 4,75 persen diambil pada momentum yang sangat krusial, yakni menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Secara historis, periode Ramadan dan Lebaran selalu diwarnai oleh lonjakan permintaan barang dan jasa (demand pull inflation) yang mengerek indeks harga konsumen. Dengan mempertahankan suku bunga di level yang relatif ketat, BI berharap dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat dan mencegah terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali.

Bagi sektor riil dan masyarakat luas, keputusan Bank Indonesia ini membawa konsekuensi tersendiri. Tertahannya BI-Rate di angka 4,75 persen berarti masyarakat yang tengah mencicil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) floating atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan kredit modal kerja dari perbankan, belum akan merasakan penurunan beban bunga cicilan dalam waktu dekat. Perbankan komersial dipastikan akan tetap menahan suku bunga kredit mereka di level saat ini guna menjaga marjin keuntungan di tengah ketatnya likuiditas pasar.

Meski terkesan seperti pil pahit bagi laju pertumbuhan kredit perbankan, para ekonom dan analis pasar modal menilai bahwa langkah Bank Indonesia ini adalah pilihan paling rasional dan berani. Menyelamatkan nilai tukar Rupiah adalah prioritas absolut. Depresiasi Rupiah yang terlalu dalam justru akan memukul perekonomian nasional jauh lebih keras, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor untuk sektor industri dan manufaktur. Pelemahan Rupiah secara ekstrem akan memicu inflasi barang impor (imported inflation) yang efek destruktifnya akan langsung dirasakan oleh daya beli masyarakat kelas bawah.

Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menopang pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, akan terus diperkuat. Sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi kunci utama agar perekonomian Indonesia mampu bertahan dari badai geopolitik Timur Tengah dan tetap tumbuh solid di sisa tahun ini.